1.
Sistem
Ekonomi Dualisme
Sejak
jaman penjajahan sampai sekarang ini perekonomian Indonesia menunjukkan
ciri-ciri dualisme yang bersifat teknologi maupun ekonomis, social dan
kultural. J Boeke mendefinisikan : “masyarakat yang mempunyai gaya social
berbeda, yang masing-masing hidup berdampingan. Dalam proses evaluasi sejarah
normal yang berlaku bagi masyarakat homogen, kedua gaya social tersebut
mewakili tahap perkembangan social yang berbeda, dipisahkan oleh satu gaya
social lain yang mewakili suatu tahap transisi, misalnya masyarakat sebelum
kapitalisme dan masyarakat kapitalisme awal. ….. di dalam masyarakat dualistis
… satu dari kedua sistem social yang hidup berdampingan itu, dan selalu lebih
maju berasal dari luar masyarakat tersebut dan mengalami perkembangan
dilingkungan yang baru tanpa menggeser sistem social yang asli. Dan akhirnya
tidak akan timbul satu ciri umum yang berlaku bagi masyarakat tersebut secara
keseluruhan”.
Boeke
mangatakan adanya sikap “pra kapitalis” didalam masyarakat dualistis membedakan
sikap penduduk asli masyarakat tersebut dengan masyarakat Barat terhadap
rangsangan ekonomis didalamnya. Sikap penduduk asli dipengaruhi bahwa kebutuhan
manusia itu terbatas (limited wants). Apabila kebutuhan yang terbatas sudah
terpenuhi maka tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang
lebih besar maka tidak ada sikap baru terhadap kesempatan ekonomi lainnya.
Karena tidak ada rangsangan ekonomi dan masih bersumber dari kepercayaan mistik
non rasional.
Beberapa
penulis lain tidak setuju pandangan seperti itu. Orang Indonesia mempunyai
sikap yang sama terhadap rangsangan harga dan ekonomi lainnya. Rangsangan yang
sesuai jarang timbul karena ketidaksempurnaan dalam sistem perekonomia dan juga
bersumber dari kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Ciri-ciri dualisme
perekonomian Indonesia terlihat dari adanya perubahan teknologi. Kamajuan teknologi
adalah unsur dasar dari proses pembangunan ekonomi. Sebaliknya nampak akibat
lebih tajam ke arah dualisme kebijakan yang dibuat pemerintah belum mampu
mengurangi beban oleh yang dirugikan dalam proses pembangunan.
Dualisme
adalah konsep yang menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus
melebar antara Negara-negara kaya dan miskin serta orang kaya dan miskin pada
berbagai tingkatan disetiap Negara. 4 elemen kunci konsep ekonomi dualisme :
(1) Beberapa
kondisi berbeda terdiri dari elemen “superior” dan “inferior” hadir secara
bersamaan (berkoeksistensi) dalam waktu dan tempat yang sama.
(2) Koeksistensi
tersebut bukanlah satu hal yang bersifat sementara atau transisional melainkan
satu hal yang bersifat baku, permanes, kronis. Bukan merupakan fenomena sesaat
yang akan mengikis seiring dengan berlalunya waktu.
(3) Kadar
superioritas serta inferioritas dari masing-masing elemen bukan hanya tidak
menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, melainkan bahkan cenderung meningkat.
(4) Hubungan
saling keterkaitan antara elemen yang superior dengan elemen inferior tersebut
bentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keberadaan elemen superior
sangat tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemen yang inferior.
2.
Sistem
Ekonomi Sosialis ala Indonesia
Muncul pada
periode akhir kepemimpinan Presiden Sukarno akhir 1960. Kiblat politik
Indonesia adalah kenegara sosialis Eropa Timur, Rusia dan RRC tidak ke Negara
kapitalis Amerika Serikat dan Eropa Barat. Indonesia anti neo kolonialisme dan
neo liberalism dan malah keluar dari PBB dan membentuk masyarakat baru (New
Emerging Forces). Perekonomia pada periode itu sangat mirip dengan sistem
perekonomian Negara sosialis, yang antara lain :
(1) Pemerintah
Indonesia telah menyusun Pembangunan Semesta Berencana Delapan Tahun 1960-1968.
Bersifat menyeluruh disegala sektor dan diseluruh wilayah (semesta) namum belum
sempat dilaksanakan.
(2) Perusahaan-perusahaan
besar dimiliki oleh Negara. Akibat dari nasionlisasi perusahaan-perusahaan
swasta Belanda tahun 1957. Oleh karena itu perekonomian Indonesia baik dalam
maupun luar negeri dikuasai oleh perusahaan Negara. Swasta juga berperan
seperti perdagangan eceran dan perusahaan kecil serta koperasi.
(3) Sistem
perbankan: semual bank swasta milik Belanda telah dinasionalisasi menjadi milik
pemerintah kemudian diubah menjadi sistem perbankan Rusia. Ini dikerjakan
dengan mengubah nama bank pemerintah menjadi satu nama dengan unit tertentu.
(4) Sistem
devisa yang dipakai : Exchange Control. Tidak diperkenankan mata uang asing
beredar dimasyarakat.
Harga
barang dan jasa didalam negeri mengalami kenaikan. Nilai tukar rupiah mengalami
penurunan yang akibatnya dibandingkan dengan nilai tukar devisa karena kurs
devisa yang tetap, rupiah dinilai terlalu tinggi. Pemerintah mengadakan
kebijakan Devaluasi (penyesuaian nilai mata uang).
Devaluasi
bersifat mendorong ekspor dan mengekang impor. Pemerintah meluncurkan program
perangsang ekspor melalui kebijaksanaan bahwa kepada setiap dolar hasil ekpsor,
para eksportir boleh memakainya secara langsung sejumlah persentase tertentu
dari hasil ekspornya. Yaitu sejumlah 10% untuk keperluannya sendiri (mengimpor
mobil atau barang lainnya). Kebijakan perangsang ini dikenal sebagai Alokasi Devisa Otomatis (ADO).
Rangsangan ekspor tidak hanya diberikan kepada eksportir, melainkan juga kepada
daerah penghasil ekspor yaitu ADO Daerah. Ado Daerah ini diberikan kepada
daerah penghasil barang/jasa ekspor yang diperhitungkan melalui kota pelabuhan
dari mana ekspor tersebut dilaksanakan.
Sistem perekonomian yang berlaku di
Indonesia adalah sistem perekonomian sosialis yang berlaku di Negara-negara
Eropa Timur. Muncul karena sistem perekonomian pasar memberikan hasil munculnya
kaum proletar, kaum marhaen, kaum miskin, dan sudah dengan sendirinya sistem
ekonomi sosialis sangat memperhatikan.
3. Sistem Ekonomi Pancasila
Muncul
pada periode panggal ke dua dari masa Pemerintahan Orde Baru, yakni setelah
Pelita III (1974-79). Sistem perekonomian pada saat itu ditandai oleh hal-hal
berikut :
(1) Perencanaan
Ekonomi
Indonesia
pada saat itu masih berada dalam perencanaan pembangunan ekonomi 5 tahunan
(Pelita I,II,..V) dengan prioritas utama pada perkembangan sektor pertanian
menuju swa sembada beras/pangan. Sistem perekonomian ini biasa diterapkan di
Negara yang menganut sistem sosialis maupun non sosialis.
(2) Peranan
Perusahaan Asing
UUPMA
tahun 1967, modal asing baik yang bersifat investasi langsung maupun fortofolio
makin merambah hampir kesemua sektor dan wilayah Indonesia.
(3) Peranan
Perusahaan Domestik
Diundangkannya
UUPMDN. Kredit diberikan kepada usaha-usaha domestic besar.
(4) Peranan
IGGI dan IMF serta hutang luar negeri
Sejak
awal Orde Baru pemerintah mendirikan IGGI berfungsi memberikan nasehat dalam
APBN. Jika APBN mengalami kekurngan sumber pembiyaan IGGI yang memberi pinjaman
kekurangan dana. Institusi yang memegang peran penting IGGI yaitu Bank dunia
dan IMF (internasional Monetary Fund)
(5) Sistem
Devisa
Setelah
orde baru naik tindakan yang dilakukan adalah liberalisasi perdagangan luar
negeri yang dalam hal ini termasuk sistem devisanya. Dari yang sepenuhnya
dikuasai menjadi berdasakrkan atas permintaan dan penawaran.
Perekonomian yang berlaku mendekati
perekonomian pasar atau kapitalis disbanding sosialis. Pelaku perekonomian
Indonesia mempunyai perilaku yang berbeda dengan pelaku ekonomi di Negara
kapitalis barat. Pelaku perekonomian Indonesia didasarkan pada falsafah
Pancasila dengan Ketuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama untuk menuju
kesehahteraan social pada sila yang kelima. Tuntutan hidup Pancasila ini
mengakibatkan pelaku ekonomi tidak semata-mata mementingkan keuntungan maximum,
namun juga mempertimbangkan keadilan sosilal.
Menurut
Prof Mubyarto ada 5 ciri-ciri dari sistem Ekonomi Pancasila yang harus yakni :
(1) Adanya
peran dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi. Atau diambil alih Negara dan
juga swasta. Semua bentuk badan usaha dalam ekonomi Pancasila harus didasarkan
pada asas kekeluargaan dan prinsip harmoni bukannya pada sasa kepentingan
pribadi dan prinsip konflik kepentingan.
(2) Diterapkan
rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan
roda perekonomian. Manusia adalah social and religious man. Motif
mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan pribadi bukan motif yang kuat melainkan
motif – motif seperti solidaritas, kecintaan kepada manusia bisa menjadi sumber
penggerakn yang sama kuatnya bagi aktivitas ekonomi.
(3) Adanya
kecenderungan dan kehendak social yang kuat ke arah egalitarianism tau
pemerataan social. Dalam hal ini, cita-cita ekonomi Pancasila menunjukkan
kesamaan dengan doktrin dasar hampir semua agama besar yang ada maupun dengan
cita-cita yang terkandung dalam sistem ekonomi sosialis sekuler.
(4) Diberikannya
prioritas utama pada terciptanya suatu “perekonomian nasional” yang
tangguh.
(5) Pengadilan
pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi,
diimabangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan
ekonomi.
4. Sistem Ekonomi Kerakyakatan
Demontrasi
mahasiswa menuntut turunya Suharto dari pemerintahan pada tahun 1997 dan
meminta agar dilaksanakan reformasi. Reformasi yang dituntut adalah di bidang
politik dan ekonomi. Bidang politik adalah menuntut kebebasan bersuara,
berpolitik atau kebebasan demokrasi yang selama ini pada saat pemerintahan
Soeharto sangat dikekang. Di bidang ekonomi dikatakan bahwa predien Suharto
pemerintah terlalu memihak kepada perusahaan besar terbukti dari krisis yang
lalu (1997) usaha kecil dan menengah terbukti tahan banting. Yang mengalami
kahancuran pada krisis 1997 adalah usaha besar, PHK dilakukan oleh perusahaan
besar, perusahaan multinasional. Kredit diarahkan untuk perusahaan besar.
Dominasi asing dalam perekonomian seperti Bank Dunia, IMF dan lembaga asing
lainnya dianggap hal yang berlebihan. Hutang kepada IMF dan Bank Dunia dibayar
lunas.
Beberapa hal berikut
merupakan kebijakan pemerintah selama sistem ekonomi kerakyatan :
(1) Peran
IGGI dikurangi, semula diganti dengan CGI sehingga badan tersebut hanya
bersifat konsultasi dalam menyusun kebijakan ekonomi.
(2) Investasi
asing dengan UUPMA dan investasi dalam negeri dengan UUPMDN yang memberikan
prioritas pada pengusaha besar tidak banyak mendapat sorotan, tidak dihapuskan
namun berjalan seperti semula. Kalau memang benar-benar sistem ekonomi
kerakyatan mestinya usaha asing dan domestic besar dikuarngi secara drastic
atau ditentang.
(3) Tampak
adanya usaha swastanisasi perusahaan Negara namun belum selesai dan usaha
swastanisasi ini merupakan isi internasional dan bukanlah disebabkan oleh
karena sistem ekonomi kerakyatan.
(4) Sistem
devisa masih seperti sebelumnya, yakni didasarkan atas sistem pasar (permintaan
dan penawaran) dengan cadangan devisa yang besar untuk menjaga stabilitas kurs
mata uang.
(5) Dari
tinjauan diatas dan pengamatan yang mendalam, sistem ekonomi kerakyatan ini
masih memounyai ciri yang sangat kental sebagai sistem ekonomi pasar. Kalau
ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi kecil, maka perusahaan kecil (keluarga)
biasanya diumpamakan mempunyai tujuan untuk memaksimumkan produksi atau
penerimaan total. Contohnya pada pertanian keluarga yang subsisten (produksinya
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga). Mereka memaksimumkan penerimaan
total (TR=Total revenue), bukan memaksimumkan laba (TR – TC, Total Revenue –
Total Cost).
5. Memahami Sistem Ekonomi Neolib
Ciri pokok sistem ekonomi
neoliberalisme meliputi :
(a) Peran
pasar.
Membebaskan
pengusaha dari semua kewajiban yang dibebankan oleh Negara tanpa
mempertimbangkan kerusakan social yang diakibatkannya.
(b) Memangkas
pengeluaran pemerintah untuk layanan social
Termasuk
untuk pendidikan dan kesehatan. Mengurangi ‘jaringan pengaman social untuk kaum
miskin’ dan malah termasuk biaya pemeliharaan jalan, jembatan dan bahkan air
minum, semuanya diserahkan keswasta demi pengurangan peran Negara. Sudah tentu
mereka tidak menentang subsidi dam pembebasan pajak bagi usaha tertentu.
(c) Deregulasi
Mengurangi
pengaturan pemerintah terhadap apa saja yang mungkin mengurangi keuntungan
usaha, termasuk keselamatan kerja.
(d) Privatisasi
Menjual
perusahaan milik Negara kepada investor swasta atau mengelola dengan cara
swasta.
(e) Menghapus
konsep barang public atau barang masyarakat dan mengganti dengan tanggungjawab
individual
Memaksakan
masyarakat miskin untuk mencari pemecahannya sendiri mengenai pendidikan,
kesehatan dan jaminan social.
DAFTAR PUSTAKA
Nehen, I K. 2012. Perekonomian Indonesia. Denpasar:UUP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar