RMK PEREKONOMIAN INDONESIA SAP 7

RMK SAP 7

1.      Kebijaksanaan Pangan dan Sektor Pertanian Pada Masa Penjajahan Belanda

System perekonomian Belanda yakni kapitalistik, perkembangan di sector pertanian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran. Belanda tidak punya lahan yang cukup luas untuk pertanian, di Indonesia wilayah pertanian sangat luas. Perkembangan sector ini atas kekuatan pasar terutama subsector perkebunan yang sebagai perusahaan besar swasta yang hasilnya diekspor dari daerah jajahan ke pasar di Eropa sebagai bahan mentah untuk perkembangan industrinya. Teknologi perkebunan diserahkan agar secara mandiri dikembangkan oleh perusahaan perkebunan besar.

Beras adalah bahan makanan pokok di Indonesia dan pegawai pemerintahan jajahan serta pegawai swasta perkebunan besar dibayar dengan beras sebagai bagian dari gajinya. Pemerintah Belanda mempunyai kepentingan agar harga beras selalu murah. Dengan politik harga beras murah ini dapat dikatakan bahwa beras adalah komuditas politik disamping komuditas ekonomi. Tahun 1911 ketika penghasilan petani jatuh akibat depresi dunia Belanda menjalankan kebijaksanaan Olie Vlek yakni satu program penyuluhan percontohan yang bertujuan untuk menyebarluaskan cara-cara bertani yang lebih baik. Namun sangat terbatas jangkauannya.

Tahun 1933 impor dibatasi dengan cara lisensi dan harga-harga diawasi langsung oleh Pemerintah. Pemerintah berusaha menggalakkan perdagangan beras antar provinsi dengan tujuan agar daerah deficit beras di luar Jawa memperoleh tambahan beras dari daerah surplus seperti Jawa, Bali dan Sulawesi Selatan. Tahun 1939 perlu dibentuk suatu badan pemerintahan khusus untuk melaksanakan dan mengawasi kebijaksanaan pemerintah yang sudah menjadi begitu luas dalam pemasaran beras.  April 1939 dibentuk Stitchting Het Voedingsmidlenfons (VMF). Merupakan badan pengendalian dibidang pangan yang sangat penting dalam masa orde baru. Pendirian VMF merupakan cerminan pandangan pemerintahan Belanda dan pemerintah Indonesia bahwa masalah beras sangat penting dan memerlukan pengaturan khusus dari pemerintah.

Jepang memasuki Indonesia dan mengambil alih VMF sampai akhir Perang Dunia II. Jepang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan militer. Perekonomian Indonesia sehabis perang masih tidak banyak berbeda dengan perekonomian sebelum perang. Ekspor hasil-hasil pertania seperti kopra,karet,the,kopi dan tembakau tetap merupakan sumber devisa terbesar sampai akhir tahun 1960an.

2.      Kebijaksanaan Pangan pada Pemerintahan Orde Lama

Dalam subsector tanaman pangan (beras), kebijaksanaan yang sebelumnya ditempuh Belanda yang terutama sekali untuk menjaga stabilitas harga beras selama masa kekurangan maupun kelebihan, dialihkan menjadi kebijaksanaan yang ditujukan untuk mempertahankan penghasilan tertentu bagi mereka yang diserahi tugas mengelola administrasi dan keamanan Negara muda ini (pegawai negeri sipil dan militer). Menurut Timmer proses politisi system pemasaran beras ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa beras sama sekali tidak dianggap barang politik oleh produsennya (para petani padi). Kepentingan utama petani padi adalah penghasilannya sendiri.

Di bidang produksi, beberapa program swasembada dilaksanakan dalam tahun 50an dan 60an. Terbatasnya devisa untuk membeli beras impor guna mengisi kekurangan produksi dalam negeri melatar belakangi masa ini. Program Padi Sentra dimulai 1959 yang bertujuan mencapai swasembada sebelum 1963 adalah satu program yang gagal. Mewariskan satu contoh organisasi bagi BUUD dan KUD serta BRI unit desa dalam fungsinya sebagai saluran pemasaran bagi sarana produksi dan hasil produksi pertanian.

Pada tahun 1963 Presiden Sukarno memulai gerakan mengganti beras dengan jagung. Perubahan jatah pns dan militer menjadi 75% beras dan 25% jagung. Program ini menimbulkan reaksi negative dari kalangan masyarakat, sehingga kemudian dihentikan. Pada tahun 1963 dilakukan penyuluhan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang menjadi Institut Pertanian Bogor, merupakan sumber inspirasi bagi berkembangnya program Bimas (Bimbingan Massal) yang memberikan kerangka dasar organisasi program intensifikasi produksi padi yang dilaksanakan secara besar-besaran selama 10 tahun pertama Orde Baru. Di mulai 1964 dan menjadi terkenal karena semboyan Panca Usaha, yakni 5 cara ke arah usaha tani yang baik, penggunaan bibit pilihan, pupuk dan pestisida, cara bercocok tanam yang baik dan koperasi yang kuat. Mahasiswa penyuluh hidup dan bekerja bersama dengan petani di desa. Bidang tanggungjawab mahasiswa dibatasi dengan jelas sehingga menumnuhkan hubungan yang dekat dan kepercayaan petani.

Pemerintahan orde baru mulai memegang kekuasaan, sector perberasan di Indonesia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Produksi beras di Jawa hanya 2% lebih tinggi dari tahun 1954: tingkat produksi yang terakhir ini hanya kurang lebih sama dengan tingkat produksi sebelum perang Dunia II sehingga mengakibatkan makin membesarnya deficit beras bagi Negara. Tahun 1960an lebih dari satu juta ton beras diimpor setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Salah satunya titik cerah dengan situasi pangan adalah adanya kemungkinan menaikkan produksi beras melalui program Bimas.

3.      Kebijaksanaan Pangan dan Sektor Pertanian pada Pemerintahan Orde Baru

Sejak awal pemerintahan Orde Baru menyadari pentingnya penyediaan beras yang cukup. Dalam usaha memperbaiki pelaksanaan program Bimas, beberapa kebijaksanaan baru diambil untuk mempermudah pembiayaan sarana produksi:BRI memerlukan bantuan dala usahanya memenuhi kebutuhan dana para petani. Pertengahan 1966, Kolognas suatu badan yang dibentuk untuk menangani masalah logistic distribusi barang-barang kebutuhan pokok, diberi tugas tambahan untuk menyalurkan dana bagi pengikut Bimas. Devisa yang tersedia untuk mengimpor pupuk masih sangat terbatas dan system distribusi masih kurang efisien. Target Bimas ditentukan pada tingkat yang cukup optimis dapat dicapai. Impor beras juga terhambat, tidak memncapai tingkat yang diperlukan. Bulognas kemudian dibubarkan pada tahun 1967 diganti dengan Bulog, sebuah badan yang mengelola persediaan pangan dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Tahun 1967 panen ternyata gagal dan produksi menurun drastic akibat musim kering yang melanda Asia Tenggara. Harga beras melonjak 300% dalam tahun itu. Terjadi krisis beras. Sebuah perusahaan swasta, Mantrust mendirikan pabrik beras sintetis, bernama beras Tekad, terbuat dari ramuan tepung gandum yang dicetak menyerupai beras. Usaha ini gagal karena lebih menyerupai bubur daripada nasi.

Tahun 1968 diadakan perubahan kebijaksanaan beras pemerintah dan perubahan ini merupakan awal kebijaksanaan harga produksi dan mengimpor beras yang cukup untuk memelihara keseimbangan penawaran dan permintaan pada tingkat harga yang stabil. Dicetuskan “rumus tani” yang dijadikan pegangan dalam kebijaksanaan harga.

Program Bimas terus dilaksanakan dan disempurnakan. Pemerintah menerapkan Bimas Gotong Royong disamping Bimas biasa pada awal musim tanam 1968. Pemberian kredit dan distribusin pupuk dan pestisida dari luar negeri melalui kepala desa. Dana, bibit dan nasehat kepada para penyuluh juga disediakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Bulog membayar perusahaan asing atas pelaksanaan program ini dan nantinya bulog menerima pembayaran dalam bentuk gabah melalui para kepala desa. Kelemahan pada Bimas Gotong Royong merupakan pelajaran yang sangat berguna untuk memperbaiki system Bimas yang terus dilaksanakan.

Meluasnya teknologi bibit unggul, program Bimas dikaitkan dengan konsep unit desa yang ditunjang dengan system kredit melalui bank keliling BRI yang menggunakan tenaga terlatih. System distribusi pupuk dibuka untuk usaha swasta dan perusahaan Negara, Pertani dan Pusri, sehingga menjadi lebih kompetitif.

Repelita I, II, III … Repelita V. menutup kekurangan Bimas dan melalukan perbaikan program Bimas dan program yang menyangkut produksi beras lainnya. Bulog bertugas untuk mengelola buffer stock dan telah berhasil melaksanakan kebijaksanaan harga yang stabil. BUUD bertugas ikut serta dalam harga minimum dengan cara memberikan persaingan terhadap para pedagang dibidang pembelian padi petani. Program intensifikasi diperluas tidak saja untuk padi tetapi juga jagung, kacang tanah, dan kedelai disamping juga dilaksanakan program ekstensifikasi melalui perluasan area tanam. Pemerintah juga melaksanakan program Keluarga Berencana Nasional dengan tujuan mengurangi tingkat fertilisasi penduduk, dengan demikian pula laju pertumbuhan kebutuhan manusia akan bahan makanan beras juga dapat dikekang. Tahun 1984 Pemerintah Indonesia telah menyatakan tingkat swasembada beras tercapai.

Periode setelah swasembada beras. Perekonomian Indonesia malah mengalami kemajuan pesat yang semu, sehingga akhirnya dilanda krisis pada tahun 1997/8. Sampai dengan pergantian pemerintahan ke Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, dan Presiden SBY, kebijaksanaan pangan telah dikelabui oleh kebijaksanaan perbaikan ekonomi masa krisis

Kondisi ini diperburuk oleh adanya konversi lahan subur di Jawa, sehingga pertumbuhan produksi padi agak melandai. Lahan sawah merupakan sumber utama produksi padi. Potensi lainnya ialah peningkatan mutu intensifikasi melalui penggunaan varietas unggul desertai dengan pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu (PTT). Penerapan kebijakan ini yang didukung oleh pembangunan dan renovasi infrastruktur disertai penyediaan sumber modal agar memungkinkan petani mengadopsi teknologi maju telah mengakibatkan 4 tahun terakhir (2005-2008) produksi padi menaik dengan persentase kenaikan yang meninggi dari tahun ke tahun. Tahun 2008 produksi tanaman padi menembus angka 60 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pertama dalam sepanjang sejarah Indonesia.

Tahun 2008 Indonesia dikatakan Negara yang berswasembada beras. Pencapaian status swasembada beras tahun 2008 terasa sangat istimewa karena pada tahun itu dunia tengah mengalami krisis pangan. Stok beras dalam negeri pun bertambah.

4.      Pembangunan Tanaman non Pangan

Tanaman non pangan meliputi mangga, jeruk, teh, tembakau, kelapa, kelapa sawit, panili, kakao, karet dsb. Tanaman pangan disebut tanaman tahunan, tanaman perkebunan, tanaman pohon, tanamas kas. Pada jaman Belanda diserahkan kepada perusahaan besar perkebunan. Tumbuh diladang kering dari penjajahan Belanda, akhir pemerintahan Sukarno dan awal pemerintahan Suharto lading rakyat terlantar kosong dan tidak ditanami. Pertengahan 1970an baru tanaman pangan memperoleh perhatian. Direktorat Tanaman Perkebunan (non pangan) mereka mengembangkan bibit unggul dan tanaman perkebunan baru diantaranya tanaman kakao, panili, jeruk, kelapa, kelapa sawit dsb. Bibit unggul ini juga disuntikkan kepada masyarakat dengan bantuan kredit sehingga dikenal dengan adanya RPTE (Rencana Pengembangan Tanaman Ekspor). Untuk didaerah Bali dan daerah lainnya, tanaman perkebunan yang menonjol adalah cengkeh dan panili. Petani berlomba-lomba menanamnya. Pendekatannya hamper sama dengan bidang beras, yakni induced technology dengan dan tanpa kredit yakni pendekatan produksi.

Panen yang berlimpah ternyata agak terlantar. Timbul gagasan membuat pabrik rokok baru agar cengkeh rakyat tertampung, juga gagasan mendirikan badan penyangga harga untuk komuditas tertentu, seperti halnya bulog untuk padi. Yang telah terbentuk atas inisiatif swasta adalah BPPC (badan penyangga pemasaran cengkeh). Terjadi masalah keuangan sehingga terjadi masalah dalam pemasaran cengkeh. Akhirnya para petani disarankan menebang pohon cengkehnya dengan biaya sendiri untuk menjaga agar harga tetap stabil.

Negara maju membeli kopi rakyat dan dibuang kelaut untuk mempertahankan harga dan ada kelebihan produksi, pemerintah membeli hasil produksi rakyat untuk kemudian, kerena tidak ada pembeli potensial, disumbangkan keluar negeri. Maka sebabnya kita mengenal dan melihat adanya konsumsi susu gratis untuk siswa sekolah dasar, yang tidak lain sumbangan dari Negara maju karena kelebihan produksi. Stabilitas harga untuk tanaman perkebunan ditangani oleh pemerintah. Indonesia mengalami kesulitan dana sehingga masalah diserahkan pada petani sendiri.

Periode 2000-2003 kelapa sawit, karet dan kakao tumbuh pesat disbanding tanaman yang lain. Pertumbuhan yang pesat berkaitan dengan keuntungan pengusaha kemuditas tersebut relative lebih baik dan juga kebijakan pemerintah untuk mendorong area perluasan areal komuditas tersebut. Merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan produksi. Subsector perkebunan memegang peranan penting yakni penyediaan lapangan pekerjaan, devisa, pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan dan pelestarian lingkungan.

Sejalan dengan pertumbuhan PDB, subsector perkebunan mempunyai peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiks krisis moneter 1997 sub sector perkebunan kembali menunjukkan kontribusinya dengan laju pertumbuhan antara 4%-6% per tahun. Ketika ekonomi Indonesia mulai membaik, kontribusi dalam hal pertumbuhan terus menunjukkan kinerja yang konsisten.

Subsector perkebunan menyumbang devisa karena mampunyai orientasi pasar ekspor. Produk karet, kopi, kakao, teh dan minyak sawit adalah produk dimana lebih dari 50% dari total produksi adalah untuk ekspor. Pengembangan berbagai program perkebunan telah mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Suatu studi oleh Susila (2004) menunjukkan bahwa jumlah oarng miskin diwilayah perkebunan kelapa sawit secara umum kurang dari 6% sedangkan secara nasional jumlah penduduk miskin adalah sekitar 17%.

Kontribusi dalam ketahanan pangan . minyak goring dan gula merupakan produk perkebunan yang mempunyai peran penting dalam memelihara ketahanan pangan. Pengembangan komoditas perkebunan di areal yang marginal merupakan wujud kontribusi sector perkebunan dalam memelihara lingkungan. Misalnya pengembangan komoditas kelapa sawit dilahan rawa juga merupakan wujud kontribusi subsector perkebunan dalam memelihara lingkungan.

5.      Perubahan Struktur Ekonomi

a.       Peran Sektor Pertanian

Dengan adanya pembangunan ekonomi peran sector pertanian biasanya mengalami penurunan dibarengi dengan makin meningkatnya sector lain seperti industry dan jasa. Sector pertanian pada umumnya memgang peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi satu Negara.

Peran tersebut antara lain :

1)      Menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat.

2)      Meningkatkan permintaan akan produk industry dan dengan demikian mendorong keharusan diperlusnya sector sekunder dan tersier.

3)      Menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian.

4)      Meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi oleh pemerintah (tabungan).

5)      Memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan.

b.      Perubahan Struktur

Perubahan struktur satu perekonomian biasanya ditandai oleh besarnya sumbangan dari masing-masing sector terhadap penghasilan nasional atau terhadap produk domestic bruto. Kalau dalam satu perekonomian sumbangan sector pertanian yang paling besar misalnya 50-60% adalah Negara agraris. Kalau sumber industry yang menonjol disebut Negara industry. Kalau sector jasa yang menonjol disebut Negara jasa. Jadi perubahan struktur ekonomi yang umum adalah dari agraris-industri-jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Nehen, I K. 2012. Perekonomian Indonesia. Denpasar:UUP

RMK PEREKONOMIAN INDONESIA SAP 6

RMK SAP 6

1.      Distribusi Pendapatan

Dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif tentang keadilan distribusi pendapatan. Ada indicator untuk menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat.

a.       Distribusi Pendapatan Ukuran

Distribusi pendapatan perorangan (personal distribution of income) ukuran ini secara langsung menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang tidak peduli darimana sumbernya, entah itu berasal dari gajinya karena bekerja atau berasal dari sumber lain seperti bunga, tabungan, laba, hasil sewa, hadiah ataupun warisan. Selain itu lokasi sumber pendapatan (desa atau kota) maupun sector atau bidang kegiatan yang menjadi sumber pendapatan (pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa) juga diabaikan.

Biasanya populasi dibagi menjadi lima kelompok (quantiles) atau sepuluh kelompok (decile) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan beberapa proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok dari pendapatan nasional total.

Ada 3 alat ukur tingkat ketimpangan pendapatan dengan bantuan distribusi ukuran :

(1)   Rasio Kutnezz

Rasio ini sering dipakai sebagai ukuran tingkat ketimpangan antara dua kelompok ekstrem yaitu kelompok yang sangat miskin dan selompok yang sangat kaya disatu Negara.

(2)   Kurva Lorenz

Kurva ini menunjukkan hubungan kuantitatif actual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama, misalnya satu tahun.

(3)   Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan Agregat

Perangkat terakhir dan sangat mudah digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pendapatan relative disatu Negara adalah dengan menghitung rasio bidang yang terletak diantara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh segi empat dimana kurva Lorenz tersebut berada. Koefiseieb gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

b.      Distribusi Fungsional

Disebut juga pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi (functional or factor share distribution of income) ukuran ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Mempersoalkan persentase pendapatan tenaga kerja secara keseluruhan bukan sebagai unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba.

Kurva permintaan dan penawaran diasumsikan sebagai sesuatu yang menentukan harga persatuan (unit) dari masing-masing faktor produksi. Apabila harga-harga unit faktor produksi tersebut dikalikan dengan kuantitas faktor produksi yang digunakan bersumber dari asumsi utilitas (pendayagunaan) faktor produksi secara efisien (sehingga biayanya berada pada taraf minimum) maka kita bisa menghitung total pembayaran atau pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi tersebut.

c.       Perkembangan Indeks Ketimpangan

Distribusi lebih timpang pada waktu pemerintahan Sukarno, lebih kurang timpang (lebih merata) pada pemerintahan Suharto. Pada tahun 1964/65 hampir sama untuk perkotaan dan pedesaan yang termasuk pada ketimpangan yang sedang. Pembagian pendapatan perkotaan di Jawa lebih merata di bandingkan pedesaan Jawa, namun sebaliknya terjadi diluar Jawa yakni dipedesaan lebih merata. Kalau kita bergerak dari tahun 1964/65 maka distribusi pendapatan diperkotaan Jawa selalu menjadi lebih timpang, sedangkan didaerah pedesaan di Jawa selalu menjadi lebih merata sampai pada tahun 1976.

Hal ini mungkin disebabkan oleh karena UUPMA dan UUPMDN dan beberapa kebijaksaan lainnya yang mulai dilaksanakan pada awal pemerintahan Suharto lebih banyak dimanfaatkab oleh orang kaya diperkotaan di Jawa sehingga distribusi pendapatan menjadi timpang. Hal ini sebeliknya terjadi dipedesaan Jawa yakni program pembangunan pertanian dan pedesaan terutama program BIMAS-INMAS lebih banyak dinikmati oleh golongan miskin di Jawa sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata (koefisien gini menurun). Koefisien Gini secara keseluruhan diperkotaan menjadi lebih timpang, sedangkan dipedesaan menjadi lebih baik bila kita bergerak dari 1964/65 menuju 1976.

2.      Kemiskinan

Kemiskinan adalah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu – atau dibawah “garis kemiskinan interasional”. Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar Negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan perkapita disatu Negara dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar Negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US$1 perhari dalam dolar paritas daya beli (ppp). Kemiskinan absolute dapat dan memang terjadi dimana mana di Jakarta, Bali, Nusa Penida, Medan walupun kadarnya berbeda beda dari satu tempat dan tempat lainnya.

a.       Mengukur Kemiskinan Absolut

Dapat diukur dengan angka atau “hitungan per kepala (headcount)”, H untuk mengetahui seberapa banyaknya orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolute Yp. Ketika hitungan perkepala dianggap sebagai bagian dari populasi total, N kita memperoleh indeks per kepala (headcount indeks), H/N. garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil, sehingga kita dapat menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolute sepanjang waktu. Gagasan yang mendasari penetapan level ini adalah satu standar minimum dimana seseorang hidup dalam “kesengsaraan absolute manusia” yaitu ketika kesahtan seseorang sangat buruk.

Indicator jurang kemiskinan yang mengukur pendapatan total yang diperlukan untuk mengangkat mereka yang masih dibawah garis kemiskinan ke atas garis itu. Sebarapa jauh pendapatan kelompok miskin berada dibawah garis kemiskinan. “kekurangan pendapatan total” atau jurang kemiskinan total (total poverty gap = tpg) dari kaum miskin didefinisikan sebagai :

TPG =

b.      Cakupan Kemiskinan Absolut

Jumlah dan persentase penduduk miskin untuk 1976-1999 dan garis kemiskinan di Indonesia untuk tahun 2005 sampai 2007. Bahwa pembangunan ekonomi telah menurunkan persentase penduduk miskin dari lebih dari 40% dari jumlah penduduk (sekitar 54 juta orang). Pada tahun 1976 menjadi sekitar 11,34% dari jumlah penduduk (22,5 juta orang) pada tahun 1996 untuk akibat krisis ekonomi meningkat 23% dari jumlah penduduk (37 juta orang). Pada tahun 2007. Dapat dikatakan bahwa persentase yang cukup tinggi dari seluruh penduduk Indonesia (16-18%) masih berada dibawah garis kemiskinan dan merupakan tugas yang berat bagi pemerintah sekarang adalah pemberantasan kemiskinan atau masalah kemiskinan menjadi tujuan pembangunan millennium dewasa ini di Indonesia.

c.       Karakteristik Ekonomi Kelompok Masyarakat Miskin

Tingginya tingkat pendapatan perkapita tidak menjamin lebih rendahnya tingkat kemiskinan absolute. Diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai siapa yang termasuk dalam kelompok miskin dan apa saja karakteristik mereka.

-          Kemiskinan di pedesaan dan daerah pantai

Mata pencaharian pokok dibidang pertanian, perikanan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan sector ekonomi tradisional kebanyakan wanita dan anak-anak daripada laki-laki dewasa dan berkonsentrasi diantara kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Sebagian besar dari pengeluaran pemerintah justru lebih tercurah kedaerah perkotaan dan berbagai sector ekonomi yakni sector manufaktur modern dan sector komersial. Nelayan ikan sangat miskin dibandingkan dengan petani, karena nelayan tidak punya tanah dan proses produksinya tidak bersifat cultivation seperti halnya pertanian. Sehingga nilai tambah produk pertanian jauh lebih tinggi disbanding produk ikan. Status pekerjaan kepala rumah tangga miskin sebagai buruh, di pedesaan buruuh disektor pertanian tidak memiliki tanah sendiri. Diperkotaan sebagian besar dari rumah tangga buruh miskin mempunyai sumber penghasilan utama disektor industry, bangunan dan jasa.

3 faktor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia :

1.      Tingkat produktivitas yang rendah

2.      Daya saing petani antar komuditas petani terhadap komuditas industry semakin lemah.

3.      Tingkat diversifikasi usaha disektor pertanian ke jenis-jenis komuditas bukan bahan makanan yang memiliki prospek pasar dan harga yang lebih baik masih sangat terbatas.

-          Kaum wanita dan kemiskinan

Merekalah yang paling menderita kemiskinan serta kekurangan gizi dan mereka pula yang paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih dan berbagai bentuk jasa social yang lainnya. Sebab-sebab pokook atas terjadinya fenomena itu adalah banyaknya wanita yang menjadi kepala rumah tangga, rendahnya kesempatan dan kapasitas mereka dalam memiliki pendapatan sendiri, serta terbatasnya control mereka terhadap penghasilan suami, akses kaum wanita ternyata juga sangat terbatas untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak disektor formal, berbagai tunjangan social dan program-program penciptaan lapangan kerja yang dilancarkan oleh pemerintah.

-          Etnik Minoritas, Penduduk Pribumi dan Kemiskinan

Seringkali mengalami diskriminasi social, politik maupun ekonomi yang serius.

d.      Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Jumlah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi langsung maupun tidak langsung tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat pertumbuhan output (atau produktivitas tenaga kerja), tingkat upah neto, distribusi pendpatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum (pendidikan dasar, kesehatan, informasi,transportasi, listrik, air, dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam disatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam dan peperangan. Faktor tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

e.       Pertumbuhan dan Kemiskinan

Pertumbuhan yang cepat berakibat buruk pada kaum miskin karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan structural pertumbuhan modern. Pembuat kebijakan mengatakan pengeluaran public yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan akan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan. Konsentasi penuh untuk mengurangi kemiskinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan sebanding dengan argument yang menyatakan bahwa derajat ketimpangan yang rendah akan mengalami tingkat pertumbuhan yang lambat juga.

Ada 5 alasan kebijaksanaan yang ditujukkan untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan

(1)   Kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anaknya dengan ketiadaan peluang investasi fisik maupun moneter, mempunyai banyak anak sebagai sumber keamanan keuangan dimasa tuanya nanti.

(2)   Akal sehat yang didukung dengan banyaknya data empiris terbaru, menyaksikan fakta bahwa, tidak seperti sejarah yang pernah dialami oleh Negara-negara yang sekarang sudah maju kaum kaya di Negara miskin sekarang tidak dikenal karena hematnya hasrat untuk menabung dan berinvestasi.

(3)   Pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk yang dialami oleh golongan miskin yang tercermin dari kesehatan, gizi, dan pendidikan yang rendah dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan menyebabkan perekonomian tumbuh melambat.

(4)   Peningkatan tingkat pendapatan golongan miskin akan mendorong kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan local seperti makanan dan pakaian, secara menyeluruh, sementara golongan kaya cenderung membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk barang mewah impor.

(5)   Penurunan kemiskinan secara missal dapat menstimulasi ekspansi ekonomi yang lebih sehat karena merupakan insentif materi dan psikologi yang kuat bagi meluasnya partisipasi public dalam proses pembangunan. 

3.      Pilihan Kebijaksanaan

Ada beberapa pilihan yakni :

(1)   Perbaikan distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah harga-harga relative faktor produksi. Dapat berupa :

a.       Upah buruh , dilaksanankan dengan menentukan tingkat upah minimum nasional dan regional seperti yang dilaksanakan di Indonesia. Para investor menganggap buruh menjadi terlalu mahal sehingga mereka memilih teknologi produksi yang hemat tenaga kerja.

b.      Bunga modal, dilaksanakan dengan menentukan harga modal yang terlalu murah dibandingkan dengan harga modal yang ditetapkan atas permintaan dan penawaran.

(2)   Perbaikan distribusi ukuran melalui redistribusi progresif kepemilikan aset. Hal ini sangat tergantung pada distribusi kepemilikan aset diantara berbagai kelompok masyarakat, terutama modal fisik dan tanah, modal financial seperti saham dan obligasi, serta sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

(3)   Pengurangan distribusi ukuran golongan atas melalui pajak yang progresif. Satu contoh yang diterapkan di Indonesia adalah pajak penghasilan perorangan dan badan yang mempunyai sifat progresif. Pajak kekayaan, merupakan pajak property perorangan dan perusahaan yang bersifat progresif yang biasanya dikenakan kepada mereka yang kaya raya.

(4)   Pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa public. Transfer langsung dilaksanakan melalui BLT kepada orang miskin yang berhak menerima. Penyediaan barang dan jasa public dilksanakan melalui beras murah untuk orang miskin, penyediaan asuransi kesehatan bagi golongan miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Nehen, I K. 2012. Perekonomian Indonesia. Denpasar:UUP

RMK PEREKONOMIAN INDONESIA SAP 5

RMK SAP 5

1.      Analisa Masalah Penduduk

Masalah penduduk bukan hanya masalah tingkat pertumbuhan namun difokuskan pada jumlah penduduk keseluruhan, menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraannya. Masalah yang mungkin muncul adalah perbaikan tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum. Masalah mendasar yang biasanya paling diperhatikan diantaranya:

Ø  Mampukah Indonesia mengatasi masalah kependudukan mengingat jumlah dan penyebaran penduduk yang ada sekarang ini? Lalu sampai seberapa jauhkah pertambahan penduduk yang telah terjadi.

Ø  Apakah yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk peningkatan angkatan kerja yang terjadi dimasa mendatang? Apakah akan tersedia cukup banyak kesempatan kerja untuk mereka atau apakah pemerintah hanya berusaha menjaga agar tingkat pengangguran tidak meningkat, atau membiarkannya begitu saja?

Ø  Apa sajakah implikasi dari jumlah penduduk yang besar dan distribusinya yang tidak merata ini terhadap peluang mereka untuk meringankan penderitaan hidupnya? Apakah program transmigrasi dapat memecahkan sebagian dari masalah kependudukan?

2.      Stuktur Penduduk Indonesia

Distribusi penduduk Indonesia sangat tidak merata. Misalnya dipulai Jawa dan luar Jawa yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan diera Orde Baru yang terpusat dipulai Jawa yang menyebabkan banyak penduduk yang tinggal diluar pulai jawa bermigrasi dan menetap di pulau Jawa.

a.       Sebaran per Wilayah Geografis

Lebih dari 132 juta orang (sekitar 55% penduduk Indonesia) pada tahun 2008 yang berjumlah sekitar 240 juta orang bermukim di pulau Jawa + Madura. Sangat terlihat kepadatannya mengingat pulau Jawa merupakan wilayah dengan luas 6,7% dari wilayah Indonesia.

b.                              Tren Tingkat Kelahiran dan Kematian

Secara kuantitatif, tingkat pertambahan penduduk dihitung atas dasar persentase kenaikan relatif dari jumlah penduduk neto pertahun yang bersumber dari pertambahan nilai. Pertambahan nilai adalah selisih antara jumlah kelahiran dan kematian, atau selisih teknisnya, selisih antaran tingkat fertilitas dan moralitas. Sedangkan migrasi internasional neto adalah selisih antara jumlah penduduk yang bermigrasi dan berimigrasi.

c.    Struktur Usia dan Beban Ketergantungan

         Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban. Juga dapat dilihat berapa persentase penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan penduduk adalah perbandingan antara pemuda berusia dibawah 15 tahun yang tentunya belum memiliki pendapatan sendiri, dengan orang - orang dewasa yang aktif atau produktif secara ekonomis berusia 15 tahun hingga 64 tahun. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin cepat laju pertambahan penduduk, akan semakin besar pula proporsi penduduk berusia muda yang belum produktif dalam total populasi, dan semakin berat pula beban tanggungan penduduk yang produktif. Fenomena ketergantungan penduduk berusia muda ini selanjutnya menimbulkan masalah lain, yakni konsep penduduk tua dan penduduk muda, dan yang tidak kalah pentingnya, yakni apa yang disebut sebagai momentum pertumbuhan penduduk yang tersembunyi.

d.      Penduduk Muda dan Penduduk Tua

            Penduduk suatu negara dianggap penduduk muda apabila penduduk usia dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. Sebaliknya penduduk disebut penduduk tua apabila jumlah penduduk usia 65 tahun keatas diatas 10 persen dari total penduduk. Suatu bangsa yang mempunyai karakteristik penduduk muda akan mempunyai beban besar dalam investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak - anak dibawah 15 tahun ini. Maka dari itu pemerintah harus membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai dari ibu hamil, kelahiran bayu, bidan, dan tenaga kerja lainnya, serta sarana untuk tumbuh kembang anak.

e.       Momentum Pertumbuhan Penduduk yang Tersembunyi

Salah satu aspek pertumbuhan penduduk yang sulit dipahami adalah kecendrungannya untuk terus menerus mengalami peningkatan yang tidak terhentikan sekali pun tingkat kelahiran telah mengalami penurunan secara drastis. Pertambahan penduduk mempunyai kecenderungan inheren untuk terus melaju; seolah - olah laju pertumbuhan penduduk tersebut mempunyai satu daya tarik internal yang kuat dan tersembunyi. Ada dua alasan pokok yang melatar belakangi keberadaan daya gerak tersembunyi itu. Yang pertama, tingkat kelahiran itu sendiri tidak mungkin diturunkan dalam satu malam saja. Sedangkan alasan yang kedua atas adanya momentum yang tersembunyi tersebut erat kaitannya dengan struktur usia penduduk Indonesia.

3.      Penduduk Usia Kerja dan Pengangguran

Penduduk yang mempunyai usia 15-46 tahun biasanya disebut sebagai penduduk usia kerja atau sering juga disebut sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi.

a.      Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja adalah semua penduduk, laki - perempuan, yang siap untuk memasuki angkatan kerja, yakni semua orang yang telah melewati wajib belajar yang ditentukan oleh negara dan belum mencapai umur pensiun.Di Indonesia yang menentukan wajib belajar 9 tahun. Yang mana seorang anak diperkenankan memasuki pendidikan dasar pada umur 6 tahun, maka seorang yang berumu 6 tahun ditambah 9 tahun = 15 tahun dianggap siap untu memasuki angkatan kerja. Tingkat kegiatan kasar diartikan sebagai persentase jumlah penduduk yang secara ekonomi aktif dan hal ini tergantung pada dua aspek: struktur umur - jenis kelamin penduduk, dan persentase yang bekerja pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin.

b.      Konsep Bekerja dan Menganggur

           The International Labor Office (ILO) memberikan tiga aspek untuk diperhatikan sebelum kita daoat mengatakan bahwa seseorang dinegara sedang berkembang sebagai bekerja. Ketiga aspek tersebut diantaranya:

(1)      Aspek Penghasilan, pekerjaan memberikan penghasilan kepada yang bekerja.

(2)   Aspek Produksi, pekerjaan memberikan output (produksi), dan

(3)   Aspek Pengakuan (recognition), pekerjaan memberikan pengakuan kepada seseorang bahwa dia terikat dengan sesuatu yang layak bagi hidupnya.

c.       Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka

            Di negara maju yang dianggap penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari kerja, mereka secara aktif mencari pekerjaan. Untuk menunjukkan bahwa mereka secara aktif mencari kerja mereka mendaftarkan diri di kantor tenaga kerja. Mereka yang mendaftar pada kantor tenaga kerja dibayar biaya hidup yang disebut dole, yang jumlahnya lebih kecil daripada upah kalau ia bekerja. Di Indonesia juga ada departemen tenaga kerja yang mempunyai kantir penempatan tenaga kerja disetiap provinsi dan kabupaten. Hal tersebut dilakukan dengan cara pemerintah Indonesia harus menciptakan sendiri cara menghitung pengangguran terbuka yang dianggap lebih menggambarkan keadaaan sebenarnya. Cara yang dipilih adalah dengan mengadakan survei yang dilaksanakan pada waktu tertentu.Untuk penduduk yang setengah menganggur memiliki arti yang bekerja lebih sedikit dari waktu penuh (35 jam) dalam seminggu, mungkin hanya 2 jam, atau sepuluh jam, atau tiga puluh jam. Setengah menganggur beda dengan penganggur tersembunyi. Dalam hal penganggur tersembunyi, jumlah jam kerja mereka mungkin sekali berada dibawah penuh waktu (35 jam per minggu), namun kalau mereka dipindahkan dari tempat kerjanya sekarang jumlah produksi tidak menurun. Penduduk yang setengah menganggur ini dibedakan menjadi dua golongan, yakni penduduk yang terpaksa menerima keadaan setengah menganggur dan maupun yang secara sukarela menerima keadaan setengah menganggur.

4.      Analisa Masalah Distribusi dan Perpindahan Penduduk

(1)   Faktor pendorong dan penarik migrasi.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong satu wilayah dan daya tarik wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ketempat lain, hal tersebut tidak lepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi diwilayah tersebut.

Adapun faktor pendorong diantaranya:

a.       Makin berkurangnya sumber - sumber kehidupan; seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan dari pertanian.

b.      Menyempitnya lapangan pekerjaan ditempat asal;

c.       Adanya tekanan – tekanan seperti politik, agama dan suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal

d.      Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan;

e.       Bencana alam.

Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika salah satu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber - sumber penghidupan bagi penduduk.

Adapun faktor - faktor penarik antara lain:

a.      Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan;

b.      Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik

c.       Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan

d.      Adanya aktivitas - aktivitas dikota besar hingga tempat hiburan sebagai daya tarik suatu daerah.

(2)   Migrasi dalam dimensi spasial dan dimensi waktu.

Migrasi dikelompokkan berdasarkan dua dimensi penting, yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu. Dalam dimensi spasial dikenal migrasi internasional dan migrasi internal (dalam suatu negara). Migrasi internasional merupakah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain atau dari satu benua ke benua lain. Migrasi internal di Indonesia yang penting meliputi perpindahan penduduk:

(a)   Antar provinsi/kabupaten antar pulau yang dikenal dengan istilah transmigrasi atau antar provinsi/kabupaten dalam satu pulau, dan

(b)   Dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan yang disebut urbanisasi, atau sebaliknya dari kota ke pinggir kota dan pedesaan (deurbanisasi).

                 Dalam kriteria migrasi, ada beberapa kriteria agar seseorang bisa disebut migran, diantaranya ada yang dikenal dengan migrasi seumur hidup, migrasi risen, dan migrasi total. Migrasi seumur hidup (life time migration) adalah jika seorang bertempat tinggal pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya waktu mereka lahir. Migrasi risen (recent migration) adalah apabila tempat tinggal seseorang pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lima tahun sebelumnya. Sedangkan migrasi total (total migration) adalah apabila seseorang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data. Kriteria migrasi risen lebih mencerminkan dinamika spasial penduduk antar daerah daripada migrasi seumur hidup yang relatif statis. Sedangkan migrasi total tidak memasukkan batasan waktu antara tempat tinggal sekarang (waktu pencacahan) dan tempat tinggal terakhir sebelum tempat tinggal sekarang. Akan tetapi migrasi total biasa dipakai untuk menghitung migrasi kembali (return migrastion).

(3)   Transmigrasi

Merupakan perpindahan penduduk dari pulau Jawa, Madura, dan Bali ke Pulai Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat. Diarahkan dalam upaya pemanfaatan, pengolahan, dan pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia.

(4)   Urbanisasi

Perpindahan penduduk kewilayah perkotaan dari wilayah pedesaan disekitarnya. Sehingga pemerintah mengenalkan mekanisme untuk usaha-usaha pertanian didesa. 

DAFTAR PUSTAKA

Nehen, I K. 2012. Perekonomian Indonesia. Denpasar:UUP