RMK PEREKONOMIAN INDONESIA SAP 2 DAN 3

RMK SAP 2

1.      Pengertian Perekonomian Indonesia Sebagai Ilmu yang Berdiri Sendiri (Aspek Keilmuan)

               Logikanya yang utama adalah perekonomian Indonesia langsung berkaitan dengan proses politik, budaya dan ekonomi yang diperlukan untuk mempengaruhi transformasi structural dan kelembagaan yang cepat dari seluruh masyarakat demi kemajuan ekonomi yang bermanfaat, melalui proses yang efisien untuk sebagian penduduk. Perkonomian Indonesia seperti ilmu ekonomi pembangunan pada umumnya juga mengakui manfaat peranan pemerintah yang lebih besar demi mengarah pada transformasi ekonomi yang diinginkan. Perekonomian Indonesia atau pembangunan ekonomi Indonesia bersifat selektif yakni mengkombinasikan berbagai konsep dan teori yang relevan dari analisis ekonomi tradisional dengan model baru dan pendekatan multidisioliner yang tajam dari kajian-kajian sejarah dan pengalaman pembangunan kontemporer di Negara-negara lain. Perekonomian Indonesia merupakan satu disiplin ilmu yang terpisah yang penuh dengan berbagai penemuan data dan teori baru. Teori-teori ini kadang mendukung tetapi kadang-kadang menentang cara pandang tradisional mengenai dunia. Namun tujuan akhir dari mata kuliah ini yaitu untuk memungkinkan kita lebih memahami perekonomian guna memudahkan upaya perbaikan standar hidup bagi penduduk Indonesia.

               Disamping cakupan ilmu dalam perekonomian Indonesia juga harus diperhatikan cakupan wilayah dan cakupan waktu. Cakupan wilayah, perekonomian Indonesia membatasi diri pada penerapan ekonomi pembangunan pada wilayah bekas jajahan Belanda.Karen wilayah Indonesia adalah jajahan belanda. Berbeda dengan wilayah kerajaan dulu, seperti Kerajaan Sriwijaya yang hanya sebagian Indonesia dan wilayah Kerajaan Majapahit yang lebih luas dari Indonesia sampai ke Madagskar. Jadi wilayah penerapan ekonomi pembangunan diwilayah Indonesia ini mencakup wilayah dari sabang sampai merauke, meskipun wilayah Papua Barat baru diperoleh kembali sekitar tahun 1962. Demikian juga halnya wilayah Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, tidak termasuk cakupan wilayah perekonomian Indonesia, karena ia bukanlah daerah bekas jajahan Belanda.  

2.      Periodisasi Perekonomian Indonesia

Dapat dibagi kedalam empat periode, yakni:

1)      MasaPenjajahanBelanda

            Dimulai sejak VOC tahun 1902-1945. Pada waktu ini perekonomian didominasi oleh sector pertanian. Pada akhir periode ini, perkembangan sector industry dan pertanian di Eropa menjalar pada daerah jajahan Belanda yaitu Indonesia mulai berkembang system perkebunan, perbankan, industri, dll. Sektor pertanian didominasi tanaman pangan yang tradisional. Untuk dijual di pasar Eropa sebagai bahan mentah untuk industry yang berkembang saat itu. Hasil perkebunan yang menonjol adalah karet, kelapa, rempah-rempah dll.

            Sektor industry masing sangat terbelakang, yang ada hanya alat tenun bukan mesin.Uang yang beredar adalah (golden) bank sentralnya di pegang Belanda  de Javashe Bank diberi kewenangan untuk mengatur system keuangan daerah jajahan Belanda sebagai bank sentral. Pengaturan devisanya mengikuti sistem yang berlaku di Belanda dan Eropa Baarat lainnya, yakni atas kekuatan permintaan dan penawaran atas mata uang asing. Sistem perbankan sangat terarah. Secara singkat system ekonomi secara keseluruhan sangat mirip dengan system ekonomi yang dianut oleh Negara-negara Eropa Barat yakni system pasar dengan campur tangan pemerintah yang sangat minimal.

2)      MasaOrde Lama

            Tahun pertama setelah proklamasi keadaan ekonomi mengalami stagflasi (kegiatan produksi terhenti dengan tingkat inflasi yang tinggi) disebabkan oleh pendudukan Jepang, PerangDunia II, perang revolusi dan manajemen makro yang jelek. Selama periode 1950an ekonomi Indonesia masih peninggalan colonial. Sektor formal/modern seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, pertania komersial yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor informal/tradisional terhadap PDB didominasi oleh perusahaan asing yang berorientasi ekspor. Terjadi strukur ekonomi dualism yaitu diskriminasi yang sengaja diterapkan untuk membuat perbedaan dalam kesempatan melakukan kegiatan ekonomi antara penduduk pribumi dan non pribumi.

            Perekonomian Indonesia sangat buruk disebabkan keterbatasan akan faktor - faktor produksi, seperti kurangnya pendidikan, kemampuan pemerintahan, dana, teknologi, serta kurangnya strategi yang baik. Nasionalis perusahaan Belanda (dan asing lainnya) yang dilakukan pada tahun 1957 dan 1958 adalah awal dari periode "ekonomi terpimpin". Dimulai sejak proklamasi kemerdekaan hingga jatuhnya Presiden Sukarno pada tahun 1965. Perekonomian Indonesia pada masa itu dapat dikatakan sebagai ekonomi perang karena masih terjadi perang antara kaum revolusioner Indonesia dengan pemerintah Belanda yang pada waktu itu dibantu oleh Inggris dan Australia. Perang tersebut kemudian dikenal dengan aksi polisionil pertama dan kedua, yang mana kaum penjajah belanda (dibantu oleh Inggris) melancarkan perang mengembalikan daerah jajahannya, sampai akhirnya terjadi penyerahan kedaulatan Rakyat pada tahun 1949. Situasi politik dalam negri pada masa itu tidak kondusif untuk kemajuan perekonomian. Keadaan perekonomian pada masa itu tidak mendapat cukup perhatian pemerintah.

            Dimulai dengan situasi politik sekitar tahun 1950, pada saat mana keadaan keuangan Indonesia makin memburuk, inflasi sangat tinggi dan dilaksanakanlah kebijaksanaan moneter yang sangat drastis yakni sanering. Sanering ini adalah pengguntingan uang rupiah, setengah lembar diganti dengan uang baru dan dikembalikan kepada pemiliknya dan setengahnya lagi ditukar dengan Obligasi Negara. Setelah diadakannya sanering, keadaan perekonomian Indonesia bukannya bertambah baik, harga terus mengalami kenaikan. Sekitar tahun 1960, sistem perbankan di Indonesia diubah mengikuti sistem perbankan di Rusia menjadi Bank Negara Indonesia unit - unit I hingga VI. Keadaan harga - harga umum selalu mengalami kenaikan, sehingga Bung Karno pada masa itu mengumumkan barang siapa yang mampu membuat konsep untuk menurunkan harga - harga akan diangkat menjadi Menteri Pasar. Pada akhir periode pimpinan Bung Karno (1965) sekali lagi dilaksanakan kebijakan moneter yang sangat drastis, yakni menukar uang lama menjadi uang baru dengan perbandingan Rp 1000 uang lama diganti dengan Rp 1 uang baru. Tindakan moneter yang drastis tersebut bukannya meredakan kenaikan harga, malah memicunya hingga pada tahun 1965 tercatat tingkat inflasi sebesar 650 persen.

3)      MasaOrde Baru

            Pada masa ini perhatian pemerintah lebih ditunjukkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah melaksanakan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Sasarannya adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Menjelang akhir tahun 1960an atas kerjasama dengan Bank Dunia, IMF dan ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijaksanaan ekonomi selama masa orde baru telah menghasilkan satu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumubuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya yang sangat mahal dan fundamental ekonomi yang rapuh. Ditandai dengan kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing yang mengarah kepada krisis ekonomi yang sangat parah, yang dimulai dengan naiknya nilai tukar dolar AS.

            Pemerintahan Presiden Sukarno jatuh karena demontrasi rakyat (terutama mahasiswa), pada demontrasi tersebut dielukan slogan "politik no, ekonomi yes". Kemudian tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah orde baru adalah untuk menstabilkan keadaan politik dan ekonomi. Stabilisasi ekonomi dilaksanakan dengan kebijakan diantaranya:

v  Untuk jangka pendek kebutuhan dalam negri dipenuhi melalui impor sedangkan untuk jangka panjang akan dipenuhi melalui pembangunan yang direncanakan setiap lima tahun.

v  Liberalisasi perdagangan Luar Negri dengan memperkenankan swasta untuk turut aktif dalam perdagangan luar negri dan liberalisasi sitem devisa.

Selain itu pemerintah orde baru juga yakin bahwa kunci keberhasilan pembangunan adalah tersedianya dana untuk membiayainya, maka dari itu pemerintah orde baru melaksanakan hal - hal sebagai berikut:

      Di sektor keuangan negara. Pembelanjaan APBN pada masa orde lama selalu memakai sistem anggaran defisit, pada orde baru dibentuk IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) - organisasi negara maju yang memberi bantuan kepada Indonesia.

      Tabungan swasta asing (sumber pembiayaan luar negeri)

      Tabungan domestik swasta. Tabungan ini berasal dari masyarakat umum dan perusahaan, dikarenakan jumlah yang sangat kecil dan tidak mencukupi pembiayaan pembangunan, maka diundangkanlah UUPMDN (Undang - Undang Penanaman Modal Dalam Negeri).

          Pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru ini memberikan peluang yang sangat luas kepada sektor swasta terutama swasta asing. Perubahan trilogi pembangunan ini bersifat teoritis dan tidak tampak jelas dalam praktek. Sementara masalah sistem ekonomi yang berlaku sedang ramai didiskusikan, perekonomian masih terus mengalami kemerosotan, yang mendorong terjadinya demontrasi mahasiswa (dan rakyat), yang tidak lagi percaya kepada Suharto sebagai presiden. Krisis tersebut adalah krisis kenaikan harga dolar Amerika di Asia Tenggara.

4)   Masa Transisi dan Reformasi

          Orde setelah jatuhnya Presiden Suharto dikenal dengan Orde Reformasi (ekonomi dan politik). Pembenahan ekonomi diusulkan oleh IMF (International Monetary Funds) dan diterima oleh pemerintah. Salah satu usulan IMF adalah penyehatan perbankan dengan didirikannya BBPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Pada masa itu banyak bank yang dilikuidasi, banyak juga bank - bank yang mendapat pembinaan serta tidak kurang bank - bank yang harus mengadakan merger. Keadaan perekonomian yang yang hancur seperti itu menyebabkan timbulnya isu yang mengatakan bahwa Indonesia telah dilanda oleh krisis ekonomi. Salah satu tindakan yang digunakan untuk menangani hal tersebut adalah dilancarkannya makan gratis di warung Tegal oleh Menteri Nasional dan yang lainnya menyarankan agar pegawai negeri yang memiliki dolar bersedia menyumbangkan dolarnya kepada pemerintah. Muncul berbagai diskusi dan seminar mengenai perekonomian pada masa Reformasi, pemberdayaan ekonomi lemah, ekonomi kerakyatan. Masalah yang sering dibicarakan adalah masalah pemasaran, terutama masalah modal. Hingga akhirnya timbul skema kredit tanpa anggunan untuk perusahaan kecil dan mikro, kursus - kursus untuk melahirkan enterpreneur baru dan sebagainya yang bersifat memberikan priorotas untuk pengusaha kecil dan memengah.

3.      Aspek - Aspek Pendukung Perekonomian Indonesia

a.      Faktor geografi

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau besar – kecil, terbentang dari 60LU sampai 110LS sepanjang 61.146 km., memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan SDA, SDm, kesuburan tanah, curah hujan (Sutjipto, 1975).

Wilayah Indonesia seluas 5.193.250 km2, 70 persennya (± 3,635,000 km2) terdiri dari lautan  letaknya strategis karena : memiliki posisi silang (antara Benua Asia dan Benua Australia), menjadi jalur lalulintas dunia (antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik) dan menjadi paru-paru dunia (memiliki hutan tropis terbesar).

Menghadapi kesulitan komunikasi dann transportasi antar pulau (daerah) baik untuk angkutan barang maupun penumpang; arus barang tidak lancar; perbedaan harga barang yang tajam; perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan (lapangan) kerja; kesemuanya itu merupakan potensi kesenjangan.

b.      Faktor Demografi

Indonesia negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 310 juta orang. Penyebaran penduduk tidak merata (dua per tiga tinggal di P. Jawa), sebagian besar hidup di pedesaan (pertanian), bermata pencairan sebagai petani kecil dan burah tani dengan upah sangat rendah.

Mutu SDM rendah : ± 80% angkatan kerja berpendidikan SD. Produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah: konsumsi rata-rata penduduk Indonesia RP 82.226 per bulan (1993), namun 82% penduduk berpendapatan di bawah RP 60.000 per bulan per kapita (Sjahrir, 1996).

Indonesia yang berpenduduk lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar (pangan, sandang, perumahan dan lain-lain). Namun dilain pihak kemampuan kita untuk berproduksi (produktivitasnya) rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan.

c.       Faktor sosial, budaya  dan politik

      Sosial : Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku (heterogin) dengan beraagam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

      Budaya : Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional (kecuali bahasa Indonesia)..

      Politik : sebelum kolonialis Belanda datang, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme.

BAB II

2.1.     Tujuan Pembangunan Ekonomi Indonesia

1)   Tujuan Masyarakat Makmur

Tujuan mendirikan Republik Indonesia atau tujuan mengadakan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang - Undang Dasar (1945) pada pembukaannya, yakni yang pada prinsipnya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, materiil, dan spiritual. Namun salah satu tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah agar pendapatan nasional (total maupun per kapita) tumbuh untuk memperoleh tingkat kemakmuran (pendapatan nasional) yang lebih tinggi. Ukuran mengenai kemakmuran dapat dikatakan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi (tingkat pertumbuhan pendapatan nasional). Tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa antara lain:

ü  Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk investasi baru yang ditambahkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.

ü  Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja; dan

ü  Kemajuan teknologi.

2)      Tujuan Masyarakat Adil

Dapat dikatakan bahwa keadilan dapat diukur melalui bagaimana kekayaan (pendapatan) didistribusikan diantara yang berhak. Makin merata pembagiannya maka semakin adil, sebaliknya makin timpang pembagiannya maka semakin kurang adil. Para ekonom berusaha mengukur tingkat keadilan pembagian pendapatan nasional satu negara dengan menghitung Rasio Gini dan Rasio Kuznets. Cara lain untuk mengukur ketimpangan pembagian penghasilan masyarakat adalah dengan memakai kurva Lorenz, memakai kurva distribusi penghasilan fungsional dan memakai koefisien variansi distribusi pendapatan perorangan (rumah tangga).

Rasio Gini dapat dihitung dengan memakai rumus yang sangat rumit (kompleks). Rasio ini juga dikenal dengan nama rasio konsentrasi Gini (Gini concentration ratio) atau sederhananya disebut koefisien Gini (Gini coefficient), mengambil nama dari ahli statistik Itali yang merumuskan pertama kali pada tahun 1912. Rasio ini adalah ukutan ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Rasio Kuznets adalah perbandingan antara jumlah pendapatan dari 40 persen individu (rumah tangga) termiskin dengan jumlah pendapatan dari 20 persen individu (rumah tangga) terkaya. Cara menghitungnya, pertama - tama harus mempunyai pendapatan (per tahun) dari semua individu (rumah tangga) di suatu negara, atur pendapatan tersebut dari yang paling rendah hingga yang paling kaya. Kemudian hitung 40 persen dari seluruh jumlah rumah tangga tersebut, yang terendah dan berapat jumlah pendapatannya. Selanjutnya cari 20 persen dari seluruh rumah tangga yang terkaya dan hitung jumlah pendapatannya.

2.2.     Strategi Pembangunan Untuk Mencapai Tujuan yang Telah Ditetapkan

Ada dua cara untuk mencapai masyarakan adil - makmur, yakni:

a.    Masyarakat Makmur dan Adil

Dalam literatur ekonomi pembangunan cara yang demikian ini dengan istilah tujuan pembangunan makmur dan adil (growth and equity objectives). Dalam cara ini semula dikejar kemakmuran (tingkatkan pendapatan nasional secara maksimum), setelah kue nasionalnya besar baru dikejar keadilan (diadakan pembagian pendapatan nasional yang lebih adil, tidak terlalu timpang). Cara ini biasanya diterapkan pada negara - negara maju. Pertumbuhan pendapatan nasionalnya dikejar agar terjadi penggunaan sumber produksi yang efisien, kemudian melalui berbagai kebijaksanaan fiskal dikejar pemerataan. Tujuan pemerataan ini diusahakan melalui sistem pajak yang progresif (pajak penghasilan, pajak kekayaan, dan pajak atau pungutan lainnya) disertai dengan sistem kesejahteraan sosial yang masih untuk penduduk yang kurang beruntung dalam proses pembangunan ekonomi. Cara pencapaian tujuan seperti ini biasanya dianggap berhasil untuk negara - negara maju karena sistem pajak dan sistem sosialnya diberlakukan secara tegas. Sedangkan untuk negara berkembang, sistem terpisah ini dianggap tidak cocok.

b.   Masyarakat Makmur dengan Adil

Cara kedua yang dikenal dalam literatur ekonomi pembangunan adalah cara gabungan, masyarakat makmur berkeadilan dimana kemakmuran dan keadilan dikejar dalam waktu bersamaan. Cara pencapaian ini dikenal dengan istilah tujuan makmur dengan adil (growth with equity objectives). Pendekatan ini disponsori oleh lembaga - lembaga internasional seperti Bank Dunia (the World Bank), Organisasi Pembangunan Industri PBB (the United Nations Industrial Development Organisasi, UNIDO), Program Pembangunan PBB (the United Nations Development Program, UNDP), Organisasi Negara - Negara Maju (Organization of Economic Cooperation and Development, OECD), dengan cara menetapkan harga bayangan (shadow prices) untuk input dan output setiap proyek. Dalam mencari harga bayangan mereka mempertimbangkan tujuan efisiensi (efficiency objective), tujuan pertumbuhan (growth objective), dan tujuan pemerataan (distribution objective). Cara pencapaian yang kedua ini telah banyak diperdebatkan di Indonesia pada tahun 1976.

2.3.     Penerapan Sistem Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Strategi Untuk Mencapai Tujuan yang Ditetapkan

Elemen Perencanaan yaitu:

1.      Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, implikasi: perencanaan sangat berkaitan dengan: proyeksi/prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring dan evaluasi.

2.      Merencanakan berarti memilih: memilih berbagai alternatif tujuan  agar tercapai kondisi yang lebih baik, dan memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut.

3.      Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan SDA, SDM, Modal : Sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin, dan Konsekuensi: pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaansumber daya yang ada menjadi sangat penting

Perencanaaan bukan merupakan aktivitas individual, orientasi masa kini, rutinitas, trial and error, utopis dan terbatas pada pembuatan rencana. Tapi merupakan bersifat public, berorientasi masa depan, strategis, deliberate, dan terhubung pada tindakan.  Perencanaandiperlukan karena alasan:

a.       Adanya kegagalan pasar . Perencanaan muncul disebabkan oleh ketidakmampuan mekanisme harga dalam meningkatkan pertumbuhan, efisiensi dan keadilan. Semakin sulit atau semakin banyak masalah yang menghambat pembangunan, semakin diperlukan adanya kebijakan yang mengarah pada intervensi pemerintah, dan semakin besar kebutuhan akan perencanaan. 

b.      Isu mobilisasi dan alokasi sumber daya.  Dengan keterbatasan sumber daya, maka SD (tenaga kerja, SDA, kapital) sebaiknya tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif atau bersifat coba-coba. Proyek/investasi harus ditentukan secara cermat, dikaitkan dengan tujuan perencanaan secara keseluruhan.

c.       Dampak psikologis dan dampak terhadap sikap/pendirian. Pernyataan tentang tujuan pembangunan ekonomi dan sosial seringkali mempunyai dampak psikologis dan penerimaan yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Dengan memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, dari kelompok/kelas/ sukubangsa/agama yang berbeda, diharapkan tujuan pembangunan lebih mudah tercapai

d.      Bantuan luar negeri. Bantuan dari negara donor akan berpeluang lebih besar, jika disertai dengan rencana kegiatan yang rasional, dan dapat meyakinkan  bahwa dana yang diterima akan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh negara donor yang berkaitan dengan isu-isu global.

Fungsi/Manfaat Perencanaan  yaitu sebagai penuntun arah, minimalisasi Ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas. Adapun syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1)      Tujuan akhir yang dikehendaki.

2)      Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3)      Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4)      Masalah-masalah yang dihadapi.

5)      Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6)      kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7)      Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8)      Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Sifat Perencanaan, yaitu:

? Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial.

? Dari bentuknya perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial.

? Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah.

? Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.

? Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya.

? Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif.

? Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal.

Tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas produk perencanaan:

ð  Pertama, tuntutan untuk semakin melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan pembangunan.

ð  Kedua, perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah perlu terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang.  Pentingnya perspektif jangka panjang juga ditekankan dengan perlunya menampung kecenderungan global jangka panjang dalam perencanaan jangka menengah. Pentingnya kecenderungan jangka panjang di dunia, khususnya perkembangan ekonomi dan teknologi, perlu dikaji implikasinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. 

ð  Ketiga, perlunya memperhatikan kualitas data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai basis pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : “Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan”
Landasan Filosofis:

4  Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;

4  Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;

4  Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

4  Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembanagunan.

Peraturan Perundang-undangan di dalam Perencanaan dan Penganggaran:

ü  Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

ü  Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

ü  Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

ü  Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

ü  Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;

ü  Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

ü  Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010 ;

ü  Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

ü  Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

ü  Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

ü  Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

ü  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

ü  Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah (1) satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan; (2) untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; (3) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Proses Perencanaan:

1.    Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

2.    Proses Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3.    Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

4.    Proses top-down dan bottom-up: dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

a.    Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

b.    Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah

c.    Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

d.   Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

e.    Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,  berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004):

a)    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)

b)   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)

c)    Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL

d)   Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres

e)    Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL

 DAFTAR PUSTAKA

Nehen, I K. 2012. Perekonomian Indonesia. Denpasar:UUP